BERITAUSUKABUMI.COM-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM di forum Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (6/9/2022).
Penolakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua F-PKS DPR-RI, Mulyanto , ia meminta waktu untuk melakukan interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mau melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
“Pimpinan, izinkan kami menyampaikan sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM BERSUBSIDI, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin membebani kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari Pandemi Covid-19,” tandas Anggota Komisi VII DPR RI ini.
LIHAT JUGA :
- Puan Maharani : Kenaikan BBM Jangan Sampai Rakyat Makin Susah
- Bagi Nelayan Program SOLUSI Berikan BBM Tepat Sasaran dan Terjangkau
Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang telah diresmikan sejak Sabtu 3 September yang lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih,” tegas Mulyanto.
Setelah interupsi, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.
Sementara itu penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus bergema di sosial media, tagar #BatalkanKenaikanBBM menjadi trending topic di twitter penolakan tersebut ekspresi dari masyarakat luas yang tidak setuju harga BBM dinaikkan.
Penolakan kenaikan harga BBM subsidi terus disuarakan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM di forum Rapat Paripurna DPR.
Anggota fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna hari ini. Adapun dalam Rapat Paripurna ke-4 yang dilakukan hari ini melakukan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.
Dalam Rapat Paripurna, anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mau melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
Dalam interupsi itu, Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang telah diresmikan sejak Sabtu 3 September yang lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Mulyanto dalam Rapat Paripurna yang dilakukan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Mulyanto menyinggung sudah banyak demo penolakan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. Sudah seharusnya kenaikan harga BBM dibatalkan.
“Hari ini demo terus menerus dilakukan masyarakat. Kami mendukung demo-demo di tengah masyarakat atas penolakan ini,” kata Mulyanto.
“Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih,” tegas Mulyanto.
Setelah interupsi yang dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.
sumber : pks.id
