BERITAUSUKABUMI –Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bogor menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di daerah.
Kepala KPPBC Bogor, Budi Harjayo, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Penguatan pengawasan BKC ilegal harus menjadi prioritas bersama demi keberlanjutan fiskal dan perlindungan industri dalam negeri,” tegasnya saat audiensi strategis bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bogor, di Pendopo Palabuhanratu pada Rabu (2/7/2025).
Ia menambahkan, cukai merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, di mana sekitar 10 persen hasilnya dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga mengawasi kegiatan ekspor dan industri tekstil yang dinilai memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, Hendi Kurniadi, menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Sukabumi tetapi membayar pajak di luar daerah.
“Sukabumi merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar, namun banyak potensi pajak yang belum kembali ke daerah karena lokasi kantor pusat perusahaan berada di luar,” ujarnya.
Hendi mendorong para pelaku usaha untuk memindahkan kantor pusatnya ke Sukabumi agar kontribusi terhadap pendapatan daerah lebih optimal. Ia juga menyoroti rendahnya realisasi investasi di tengah besarnya potensi ekonomi daerah.
“Kami berharap ke depan tidak hanya pembangunan pabrik, tapi juga pemindahan kantor pusat perusahaan ke Sukabumi,” tandasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, KPPBC Bogor menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas kinerja dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menegaskan bahwa potensi ekonomi daerah, khususnya dari sektor pertanian, sangat besar namun belum sepenuhnya tergarap sebagai sumber pajak. “Sektor pertanian kita sangat tinggi, tapi belum bisa dipajaki,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah sinergis Bea Cukai bersama Satpol PP yang secara aktif menindak peredaran rokok ilegal. Berdasarkan data, lebih dari 700 pelanggaran berhasil ditindak, termasuk yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan sektor lainnya.
Ade juga mendorong kolaborasi berkelanjutan dengan KPP Pratama Sukabumi serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna memperkuat ekonomi daerah.
